Proses Sertifikasi Halal

1. Setiap produsen yang mengajukan sertifikasi halal bagi produknya, pertama-tama diharuskan mengisi formulir yang telah disediakan LPPOM-MUI. Ada tiga macam formulir yang dapat digunakan dalam pengajuan ini, masing-masing untuk makan dan minuman olahan, usaha restoran, dan hewan potong.
2. Surat pengajuan sertifikasi yang disampaikan ke LPPOM-MUI harus dilampiri dengan sistem mutu, termasuk panduan mutu dan prosedur baku pelaksanaan yang telah disiapkan produsen sebelumnya (lihat Jaminan Halal dari Produsen).
3. Pada sa’at pengajuan sertifikasi halal, produsen harus menandatangani pernyataan tentang kesediaannya untuk menerima tim pemeriksa (audit) dari LPPOM-MUI dan memberikan contoh produk termasuk bahan baku, bahan penolong, dan bahan tambahan produk untuk dapat diperiksa LPPOM-MUI.
4. Semua dokumen yang dapat dijadikan jaminan atas kehalalan produk yang diajukan sertifikasi halalnya harus diperlihatkan aslinya, sedangkan fotokopinya diserahkan kepada LPPOM-MUI.
5. Surat pengajuan sertifikasi halal dan formulir yang sudah diisi dengan cermat beserta seluruh lampirannya dikembalikan kepada LPPOM-MUI.
6. LPPOM-MUI akan memeriksa semua dokumen yang dilampirkan bersama surat pengajuan sertifikasi halal. Jika tidak lengkap, LPPOM-MUI akan mengembalikan seluruh berkas pengajuan untuk dapat dilengkapi oleh produsen pengusul.
7. Pemeriksaan audit ke lokasi produsen akan dilakukan oleh LPPOM-MUI segera setelah surat pengajuan sertifikasi halal beserta lampiran-lampirannya dianggap sudah memenuhi syarat.
8. Setelah hasil pemeriksaan (audit) dievaluasi dan memenuhi syarat halal, maka produsen yang bersangkutan selanjutnya akan diproses sertifikasi halalnya.
9. Jika ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan penolong, atau bahan tambahan dalam proses produksinya, produsen diwajibkan segera melapor ke LPPOM-MUI untuk mendapatkan "ketidakberatan menggunakannnya.

Masa Berlakunya Sertifikat Halal

1. Sertifikat halal berlaku selama satu tahun, kecuali untuk daging impor sertifikasi halal hanya berlaku untuk setiap kali pengapalan.
2. Dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, LPPOM-MUI akan mengirim surat pemeberitahuan kepada produsen yang bersangkutan.
3. Satu bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus mendaftar kembali untuk mendapatkan sertifikat tahun berikutnya.
4. Produsen yang tidak memperbaharui sertifikat halal, maka untuk tahun itu produsen tidak diizinkan lagi untuk menggunakan label halal berdasarkan sertifikat yang tidak berlaku dan akan diumumkan di berita berkala LPPOM-MUI.
5. Pada saat berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus segera mengembalikan sertifikat halal yang dipegangnya kepada LPPOM-MUI.

Tata Cara Pemeriksaan (Audit) di Lokasi Produsen (Perusahaan)

1. Pada waktu yang sudah ditetapkan, tim LPPOM-MUI yang dilengkapi dengan surat tugas dan identitas diri, akan mengadakan pemeriksaan (audit) ke perusahaan produsen yang megajukan sertifikat halal. Selama pemeriksaan (audit) berlangsung, produsen diminta bantuannya untuk memberikan informasi yang jujur dan jelas.
2. Tim pemeriksa (audit) akan mengambil contoh secara acak untuk kemudian diuji di laboratorium.
3. Jika diperlukan, pemeriksaan (audit) dapat dilakukan sewaktu-waktu secara tiba-tiba.

Pemberian Sertifikat Halal

1. Hasil pemeriksaan (audit) di lokasi produsen serta hasil analisi laboratorium diserahkan kepada MUI untuk dikeluarkan fatwa halalnya.
2. Setelah mendapatkan fatwa halal dari MUI, sertifikat halal dikeluarkan oleh LPPOM-MUI.
3. Produsen yang mendapatkan sertifikat halal dapat mengambil sertifikatnya di LPPOM-MUI setelah membayar seluruh biaya sertifikasi yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengertian Sertifikat Halal

1. Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LPPOM-MUI menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari’at Islam.
2. Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai syari’at Islam yaitu:

1. Tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi serta tidak menggunakan alkohol sebagai ingridient yang sengaja ditambahkan.
2. Daging yang digunakan berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
3. Semua bentuk minuman yang tidak beralkohol.
4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan tempat transportasi tidak digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya, tempat tersebut harus terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari’at Islam.

3. Sertifikat halal dapat digunakan untuk pembuatan label bagi produk yang bersangkutan. Penempelan label halal harus mengikuti peraturan dari Departemen Kesehatan.
4. Pemegang sertifikat halal dari LPPOM-MUI, bertanggung jawab memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat ini tidak dapat dipindahtangankan.
5. Sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya termasuk fotokopinya tidak boleh dipergunakan kembali atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu.
6. Jika sertifikat ini hilang, pemegang sertifikat harus segera melaporkannya ke LPPOM-MUI.
7. Sertifikat halal yang dikeluarkan LPPOM-MUI adalah milik LPPOM-MUI. Oleh sebab itu, jika karena sesuatu hal diminta kembali oleh LPPOM-MUI, maka pemegang sertifikat wajib untuk menyerahkannya.
8. Keputusan LPPOM-MUI yang didasarkan atas fatwa MUI tidak dapat diganggu gugat.

Certification Procedures

1. Company which intend to ask halal certificate for its products is required to fill in three kind of forms namely request for halal certification form, raw material declaration form and company's affirmation form.
2. A request for certification from a company should be accompanied by attached information which include quality system, standard operation procedure, specification of raw materials and ingredience, and other document supporting the halal certification request.
3. A team of AIFDC auditors will audit the factory of the requesting company as soon as AIFDC received complete forms and other supporting documents. If necessary, this team will take a sample of the product to be examined laboratorically.
4. The results of audit and laboratoric test of the sample products will be brought into an auditors meeting. If there is no objection for the results of audit and laboratoric test either from auditors or from the member of FATWA commission, then the halal certificate will be issued.
5. Any change of ingredient, food additive or raw material should be consulted to AIFDC-ICU promptly to get an approval of usage. A company who has been awarded a halal certificate should have at least an internal auditor to ensure the halalness of the product.

Certificate's Life Time

1. The halal certificate is valid for two years, except for imported meat which is valid for every one shipment.
2. AIFDC will isue a notification for the certificate holder, at least two months before its expired date.
3. One month before the expired date, holder of a halal certificate should apply for the new one.
4. Producers who have no intention of renewing their halal certificate are not allow to use their halal certificate for any purpose. A list of expired certificate holder will be published in Halal Journal of AIFDC
5. Expired certificate should be returned to AIFDC promptly.

Field Audit Procedure

1. An auditor team will inspect factory of producer who ask for certification when the producer is ready. During the inspection producer is requested to give a hand by providing clear and fair information.
2. The team will collect sample of products for further laboratoric examination.
3. If it is necessary, AIFDC's auditors will be send to a halal certificate holder for a sudden inspection.

Awarding Of Halal Certificate

1. The results of field, documents, and laboratoric examination are brought into an auditors meeting and then are consulted to FATWA commission members to get their approval.
2. A Halal Certificate is issued soon after this approval.
3. Producer who is approved for a halal certificate can take the certificate after fulfilling all certification expenses.

Halal Certificate

1. A halal certificate issued by ICU declares lawfulness of foods - written on it - according to Islamic law.
2. Halal products are all products which satisfy Islamic requirement such as:

1. Do not contain pork or any part of it and do not have alcohol in it.
2. Meat component should come from lawful animal which have been slaughtered according to Islamic law.
3. All kind of non alcoholic drink.
4. Should not be handled using equipment which are used for handling pork; any requirement contaminated by pork should be cleaned up in Islamic way.

3. Halal food certificate could not be handed over to other holder.
4. An expired certificate including its photo copy should not be used for any purpose
5. Any lost of certificate should be reeported immediately to AIFDC-ICU
6. Halal certificate issued by AIFDC is the AIFDC's property. Therefore, if AIFDC for certain reason asking back the certificate then the certificate holder is obliged to submitted it.
7. The decision of ICU based on the fatwa (decree) of ICU is a final one.